Rakyat Banten

Hot

Post Top Ad

LightBlog

Post Top Ad

LightBlog

Selasa, 25 September 2018

Kajari Zulbahtiar : Melakukan Pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Tangerang

25 September 0
Tangerang, (RB) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang kini tengah melakukan pendataan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah hukum kota seribu industri tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Zulbahri Bachtiar mengatakan, saat ini tim Jaksa dari Seksi Intelijen telah diisntruksikan untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Pemerintah Daerah setempat dan Imigrasi Tangerang terkait data- data TKA yang tersebar di ribuan pabrik padat karya di wilayah itu.

Hal itu, bertujuan untuk memastikan berapa banyak jumlah TKA baik yang legal maupun ilegal.
“Tim kami sudah mulai bergerak dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi dan pihak terkait lainnya, untuk mengumpulkan data- data TKA di daerah ini,” ungkap Kajari Zulbahri, Selasa (25/9/2018).

Dikemukakannya, informasi yang berkembang bahwa jumlah TKA di daerah penyangga Ibukota ini dinilai cukup fantastis.

Untuk itu, lembaga Adhiyaksa dibawah kepemimpinannya berinisiatif untuk menertibkan keberadaan TKA itu supaya tidak merugikan daerah dan masyarakat setempat.

“Untuk masalah ini nanti akan kita bahas lebih lanjut melalui rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,” tegasnya. (Mad Sutisna)
Read More

Subandi Musbah : Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Tangerang Dinilai Belum Optimal

25 September 0

Tangerang, (RB) - Sosialisasi tahapan pemilihan umum (Pemilu) yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tangerang belum terlihat optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya beredar sosialisasi para caleg dan Calon DPD-RI melalui media sosial yang akunnya tidak terdaftar di KPU.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik, Subandi Musbah melalui pesan whatsappnya yang diterima pada Selasa (25/9/2018).


"Ada banyak caleg yang melakukan sosialisasi/kampanye menggunakan akun yang diduga kuat tidak atau barangkali belum didaftarkan. Saya menduga mereka tidak memahami sepenuhnya soal PKPU, dan ini tugas KPUD Tangerang," tegas Subandi.

Menurut Subandi, sebagai institusi resmi, KPUD harus lebih optimal memberikan pemahaman kepada seluruh caleg, bahkan masyarakat soal apa saja yang boleh dan tidak soal kampanye.
Termasuk soal tahapan lainnya, kata Subandi, KPUD tidak cukup sekedar mengundang LO partai dalam acara sosialisasi.

"Perlu dilibatkan unsur masyarakat luas melalui organisasi kemasyarakatan, OKP, dan lembaga pendidikan misalnya. Pers sebagai pilar demokrasi, harus juga dilibatkan," ungkapnya.
Subandi beranggapan, seharusnya Bawaslu yang menanyakan kepada KPUD Tangerang, terkait adanya pelanggaran karena tidak maksimalnya sosialisasi Pemilu.

"Inikan tahapan awal, kalau ada banyak pelanggaran, saya kira Bawaslu terlebih dahulu bisa menanyakan kepada KPUD Tangerang, apakah selama ini sudah melakukan sosialisasi dengan efektif dan massif. Jika belum, saya kira kurang pantas kalau peserta pemilu yang disalahkan," jelasnya.

Sementara, Ketua KPU Kabupaten Tangerang, M.Ali Zaenal Baidin mengatakan, KPU Kabupaten Tangerang sudah melakukan sosialisasi PKPU nomor 23/2018 tentang kampanye Pemilu.

Ia menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang, berupa kegiatan tatap muka dengan pemangku kepentingan.

"Kalau bicara tahapan Pemilu 2019, sudah dimulai dari Agustus 2018, dan kami sudah sering menyampaikan kepada masyarakat, terkait tahapan baik dalam forum terbuka, website dan media informasi lainnya. Bahkan kami sering menyisipkan info tahapan pemilu 2019 pada tahapan pilkada berjalan," pungkasnya. (Mad Sutisna)
Read More

Zaki - Romli Gaungkan 15 Program Unggulan

25 September 0

Tangerang, (RB) - Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang terpilih untuk kedua kalinya memaparkan visi dan misi kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa, (25/9/2018).

Selanjutnya, Zaki juga mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk periode kedua kepemimpinannya. Dikatakannya, masih banyak tantangan yang dihadapi Pemkab Tangerang setelah berhasil merealisasikan 25 program unggulan pada lima tahun sebelumnya.


"Tantangan itu harus dapat kita selesaikan sehingga amanah yang diberikan kepada kami untuk lima tahun ke depan dapat kami pertanggungjawabkan dengan baik," imbuhnya.

Selanjutnya, Zaki menbeberkan visi kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera.

Visi itu kemudian diterjemahkan dalam enam misi, yaitu Tangerang Religius dengan penjabaran meningkatkan peranan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Tangerang Tangguh yaitu meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.


Misi ketiga yaitu Tangerang Mapan yang dijabarkan dengan mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan inovatif. Tangerang Tangkas dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Sementara misi kelima yaitu Tangerang Mantap, misi ini dijabarkan dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Misi keenam adalah Tangerang Kreatif, Zaki menjabarkannya dengan mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan yang lainnya.

Dalam pidatonya, Zaki juga membeberkan 15 program unggulan sebagai penjabaran dari misi kepemimpinannya. 15 program unggulan itu merupakan program turunan dari misi yang telah ditetapkan.

Pada misi Tangerang Religius, duet Zaki-Romli membuat dua program, diantaranya peningkatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan serta Sanitasi Berbasis Pesantren (Sanitren).

Selanjutnya, untuk Tangerang Tangguh, terdapat empat program unggulan, diantaranya Ayo Sekolah yaitu pemerataan dan pelayanan pendidikan, Gerakan Tangerang Sehat untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas, Mabuga atau masyarakat bugar dan Sayang Barudak pengejewantahan dari Kabupaten Layak Anak.

Untuk misi Tangerang Mapan, terdapat tiga program unggulan, diantaranya Tangerang Berdaulat Pangan, Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat) dan Gebrak Sipintar.

Optima atau Optimalisasi Manajemen Pemerintahan dan Pemanfaatan Aset Daerah menjadi program unggulan untuk misi Tangerang Tangkas, sementara Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis), Kita Peduli Permasalahan Sampah (Kipprah), Pengelolaqn sumber-sumber air baku dan penganggulangan banjir serta Tangerang bebas macet menjadi empat program unggulan yang diterjemahkan dari misi Tangerang Mantap.

Terakhir, dalam 15 program unggulannya, Zaki merencanakan 29 kecamatan memiliki   produk unggulan, satu kecamatan satu produk unggulan, hal ini sesuai dengan misi Tangerang Kreatif.
Diakhir pidatonya, Zaki mengajak peran aktif semua pihak untuk mewujudkan visi, misi dan 15 program unggulan tersebut. 

"Segala pendapat, masukan dan kolaborasi dari semua pihak tentu sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program pembangunan. Karena kami menyadari untuk mengatasi tantangan dan hambatan mewujudkan kemakmuran akan sangat mudah diatasi jika bersatu padu, bergotong royong, dan memiliki etos kerja yang kuat," tutupnya. (Mad sutisna)
Read More

Petugas Yayasan Abal-Abal Tega Siksa Anak di Bawah Umur Hingga Paksa Jilat Sepatu

25 September 0
Tangsel, (RB) - Pengurus yayasan abal-abal diduga menyiksa tiga orang mantan pekerjanya mulai dari digunduli hingga diminta untuk mencium sepatu.

"Pelaku melakukan penganiayaan pemukulan, kemudian melakban mata dan mulut korban. Kemudian rambutnya dibotak secara paksa," ungkap Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ferdy Irawan di Mapolres Tangsel, Senin (24/9/2018).

Barang bukti sepatu yang digunakan pelaku yang meminta korban menjilat paksa sepatunya.
 (Warta Kota/ Zaki Ari Setiawan)
Tidak hanya itu, pelaku yang berjumlah tiga orang itu juga meminta korban yang masih di bawah umur untuk mencium sepatu satu di antara pelaku.

"Salah satu tersangka mengarahkan sepatu ke mulut untuk dijilat secara paksa," jelas AKBP Ferdy.
Dua dari tiga pelaku, Abdul Rojak (33) dan Dedi (25) sudah diamankan oleh petugas, sedangkan Haerudin (27) masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ketiganya diduga menyiksa SA (16), GP (16), dan DA (21) selama lima hari di Yayasan Khusnul Khotimah Jalan Tentara Pelajar RT 03/01, Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Para korban dianiaya lantaran mangkir dari yayasan selama tiga bulan dan ditemukan oleh pengurus di Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Yayasan Khusnul Khotimah merupakan yayasan yang bergerak di bidang pengelolaan dana amal kepada masyarakat, namun legalitasnya masih dipertanyakan.

Atas perbuatan pengurusnya, dua orang yang sudah diringkus dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.

Sumber : http://wartakota.tribunnews.com
Read More

Fadli Zon: Banyak Janji Jokowi Tak Terpenuhi, Peluang Satu-satunya Adalah Ganti Presiden

25 September 0
Jakarta, (RB) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pemerintahan Jokowi-JK terlalu banyak gagal merealisasikan janji-janji dalam empat tahun kepemimpinannya.
Menurut hitung-hitungan versinya, nyaris 100 janji Jokowi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum, yang belum maupun tidak dipenuhi.

Fadli Zon. (Istimewa)

"Saya sempet buat buku, detailnya itu hampir 100 janjinya. Juga ada dua versi 65 atau 66 janji, termasuk janji di bidang ekonomi, politik, hukum. Banyak yang tidak maupun belum terpenuhi," kata Fadli Zon saat menghadiri deklarasi Notaris dan PPAT di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Fadli Zon menjabarkan, salah satu janji Jokowi yang tak mampu direalisasikan ialah membangun 50 ribu puskesmas dalam lima tahun, yang dia sebut hingga sekarang tidak tercapai. Juga rencana mengambil alih kembali (buyback) Indosat yang dirasa sangat sulit untuk saat ini. Kemudian, janji Jokowi yang ingin membuat Pertamina lebih hebat dari perusahaan minyak dan gas asal Malaysia, Petronas.

Janji-janji tersebut menurut Fadli Zon jelas sangat sulit untuk diwujudkan, mengingat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin memburuk.

"Yang ada sekarang (Pertamina) malah makin kesulitan dana, rugi, malah bisa bangkrut dengan dolar yang cukup tinggi," ujarnya

Menurut Fadli Zon, hal tersebut terjadi karena faktor kapasitas kapabilitas dari seorang pemimpin. Satu-satunya peluang yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, kata Fadli Zon, adalah mengganti presidennya dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dia yakin kombinasi tersebut cukup kuat untuk memperbaiki situasi-situasi tersebut.

"Saya kira ini masalah kapasitas, kapabilitas. Peluang satu-satunya untuk tahun depan adalah mengganti presiden, dan presidennya adalah Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Saya yakin ini kombinasi yang cukup kuat," tuturnya.



Sumber : http://wartakota.tribunnews.com
Read More

Rabu, 25 Oktober 2017

Sikap Fraksi PAN Tentang Perppu Ormas

25 Oktober 0
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta Hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan

1. Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas sepatutnya merupakan kewenangan Presiden yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menentukan 3 syarat, agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa, yakni:
1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang  berlaku.
2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau UU yang ada dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.
3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memakan waktu yang cukup lama.

2. Penetapan Perppu Ormas oleh Pemerintah dengan alasan kegentingan yang memaksa sesungguhnya terbantahkan dengan kehadiran UU No. 17 Th. 2013 tentang Ormas yang mengatur cukup baik tentang berbagai hal, termasuk upaya pengawasan, ketentuan larangan maupun sanksi administratif.   

3. Sikap Fraksi PAN ini juga sejalan dengan organisasi masyarakat, diantaranya PP Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Matlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Al Washliyah, Aswaja Banten dan Jatim, Persatuan Ormas Islam se-Banten  dan  Ormas-Ormas Islam lainnya, serta aspirasi sebagian besar masyarakat yang intinya menilai, bahwa Perppu Ormas yang dikeluarkan Pemerintah terindikasi kuat mengancam demokrasi justru ketika demokrasi perlu untuk diperkuat oleh siapapun, terutama pemerintah.

4. Dihapuskannya mekanisme peradilan dengan keberadaan Pasal 61 ayat 3 huruf a dan huruf b jo. Pasal 80A Perppu, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Mendagri dan pencabutan status badan hukum oleh Menkumham sekaligus dinyatakan sebagai pembubaran ormas oleh pemerintah, merupakan bentuk pengabaian atas prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Bahwa persamaan dalam hukum (Equality before the Law) dan Asas legalitas (Due Process of Law), merupakan ciri utama negara demokratis. Tanpa kehadiran dan penegakan asas-asas hukum tersebut, pemerintah akan terjerumus ke dalam ranah kekuasaan otoriter.

5. Fraksi PAN juga prihatin dengan keberadaan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Fraksi PAN sepakat dengan para pakar Hukum Tata Negara dan Pakar Pidana yang dihadirkan oleh Komisi II, yang menilai bahwa pasal ini merupakan salah satu pasal karet dalam Perppu Ormas. Perppu Ormas tidak menjelaskan secara detail mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain, penafsiran sebuah paham atau ajaran tanpa melalui pengadilan hanya akan memunculkan tafsir tunggal dari pemerintah.

6. Fraksi PAN sangat menyayangkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3) Perppu Ormas yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila dipidana mulai dari seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan seperti ini tidak pernah ada sebelumnya dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, bahkan tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya, baik di era orde lama maupun orde baru.

7. Pembubaran Ormas berdasarkan asas contrarius actus adalah tidak tepat, karenanya tidak dapat diterapkan kepada Ormas. Asas hukum ini berlaku hanya diperuntukan bagi kasus administrasi pemerintahan. Pemberian status hukum sesungguhnya tidak hanya sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi dalam hal tertentu memiliki aspek pembentukan subyek hukum baru. Karenanya, mekanisme pencabutan hak dan kewajiban yang  melekat pada subjek hukum, harus dilakukan melalui putusan pengadilan.

8. Fraksi PAN ingin meluruskan pemikiran keliru sebagian pihak, yang beranggapan bahwa penolakan terhadap Perppu Ormas merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan anti Pancasila dan intoleransi. Kami menegaskan, bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional akan berada di garis terdepan dalam menjaga Pancasila, Kebhinekaan, dan keutuhan NKRI. Bagi Fraksi PAN, Pancasila adalah final dan tidak dapat digugat oleh pihak manapun, karenanya tidak ada tempat bagi siapa pun di Republik ini yang berniat untuk mengganti Pancasila.

9. Sesungguhnya menurut Fraksi PAN, terdapat permasalahan yang jauh lebih mendesak dan genting, yaitu menyangkut bahaya narkoba dan ketenagakerjaan (pengangguran). Data BNN menunjukkan pada bulan Juni 2015 tercatat setidaknya 4,2 juta orang menjadi korban Narkoba, dan hal ini meningkat cukup tajam pada November 2016 yakni 5,9 juta orang. Dilain pihak masih tingginya angka pengangguran di dalam negeri dan kenyataan banyaknya tenaga kerja asing yang telah masuk ke Indonesia, merupakan permasalahan bangsa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu Fraksi PAN berpendapat, jika pemerintah ingin mengeluarkan Perppu, maka Perppu menyangkut Narkoba dan Ketenagakerjaan adalah hal yang lebih utama dan relevan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Fraksi PAN menyatakan menolak RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Ormas menjadi UU.

Billahitaufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh
Read More

Eks MU Berminat Jadi Juru Taktik Everton

25 Oktober 0
RAKYATBANTEN.com.  Phil Neville dikabarkan tertarik untuk kembali ke mantan klubnya, Everton, sebagai manajer.

Posisi sebagai pelatih kepala tengah terbuka usai awal pekan ini Ronald Koeman dipecat oleh klub setelah mereka mendapatkan beberapa hasil buruk di awal musim.

Phil Naville/talksport
Pria Belanda, yang meninggalkan Southampton untuk menangani TheToffees di 2016, baru mencatat dua kemenangan dalam sembilan pertandingan di Premier League, dan pekan lalu dihajar Arsenal 2-5 di kandang sendiri.

Pelatih tim U-23 Everton, David Unsworth, tengah dijadikan sebagai caretaker, namun menurut BBC Sport, Neville ingin mencoba mengajukan dirinya untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Koeman.
Pria 40 tahun, yang merupakan lulusan akademi Manchester United, menghabiskan delapan tahun karirnya sebagai pemain di tim Merseyside, membuat lebih dari 250 penampilan.

Neville juga punya pengalaman melatih sebagai asisten, usai sebelumnya menjalankan peran itu di United dan Valencia, di mana di satu titik ia sempat jadi tangan kanan saudara kandungnya, Gary Neville. 

Sumber : Bola.net
Read More

Post Top Ad

Your Ad Spot